KOTA, iniberita.my.id – Pemerintah Kota Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata. Mulai tahun ajaran 2025/2026, seluruh sekolah negeri di Kota Kediri—mulai dari TK, SD, hingga SMP—ditetapkan sebagai sekolah inklusi. Kebijakan ini membuka akses yang lebih luas bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk memilih sekolah yang sesuai tanpa harus terbatas oleh lokasi atau ketersediaan layanan.
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot dalam memberikan keadilan akses pendidikan bagi semua anak, termasuk ABK. “Kita ingin anak-anak berkebutuhan khusus merasa diterima dan diberi ruang yang sama di sekolah-sekolah negeri,” ujar perempuan yang akrab disapa Mbak Wali itu.
Sebelumnya, jumlah sekolah inklusi di Kota Kediri sangat terbatas, hanya terdiri dari empat SMP dan 11 SD. Kini, jumlah itu melonjak tajam menjadi 111 SD dan sembilan SMP negeri. Bersamaan dengan itu, sebanyak 125 Guru Pendamping Khusus (GPK) telah disiapkan untuk mengawal proses pembelajaran inklusif di sekolah-sekolah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, M. Anang Kurniawan, menegaskan bahwa seluruh GPK tersebut telah melalui proses pelatihan intensif (diklat) dan siap bertugas. “Mereka sudah tersertifikasi dan memiliki kompetensi untuk mendampingi ABK dalam kegiatan belajar mengajar,” terangnya.
Untuk mendukung kebijakan ini, jalur afirmasi dan inklusi juga disediakan dalam sistem penerimaan peserta didik baru (SPMB) tahun ini. Jalur ini memungkinkan ABK untuk mendaftar tanpa hambatan administratif, dan sekolah diwajibkan membuka kuota khusus. “Minimal 25 persen dari total kuota harus disediakan untuk jalur afirmasi dan inklusi,” jelas Anang.
Selain jalur tersebut, SPMB 2025 juga memiliki jalur mutasi maksimal 5 persen, jalur prestasi minimal 25 persen, serta jalur domisili. Uniknya, tahun ini terdapat penambahan kuota domisili khusus sebesar 10 persen dari total jalur domisili, yang diperuntukkan bagi siswa yang tinggal paling dekat dengan sekolah.
“Tujuannya agar anak-anak di sekitar sekolah bisa tetap mendapatkan akses pendidikan di lingkungan terdekatnya,” papar Anang.
Meskipun dari sisi sumber daya manusia sudah disiapkan, Anang mengakui bahwa tantangan masih ada, terutama pada ketersediaan alat peraga edukatif (APE) untuk pembelajaran inklusi. Namun pihaknya sudah menghitung kebutuhan tersebut dan memastikan pemenuhannya dilakukan secara bertahap pada tahun ini.
Tahap awal pendaftaran untuk jalur afirmasi dan inklusi direncanakan dimulai antara minggu kedua hingga ketiga bulan Mei 2025. Sebelumnya, Dinas Pendidikan akan melakukan sosialisasi teknis ke sekolah-sekolah serta masyarakat untuk memastikan informasi tersampaikan dengan baik.
“Harapan kami, tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena perbedaan kondisi. Semua anak punya hak yang sama untuk belajar dan berkembang,” pungkas Mbak Wali.(Red.R)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
0 Comments:
Post a Comment