KDKMP Tertahan Izin Kawasan Hutan, Polemik Perhutani dan Pemkab Kediri Mencuat

 

KEDIRI – Rencana pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kabupaten Kediri menuai polemik setelah Perum Perhutani KPH Kediri melarang penggunaan kawasan hutan sebelum terbitnya persetujuan resmi dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut memicu beragam tanggapan, mengingat program KDKMP merupakan bagian dari penguatan ekonomi desa yang tengah digencarkan secara nasional.

Salah satu desa yang terdampak adalah Desa Manggis, Kecamatan Puncu. Wilayah yang berada dalam pengawasan Perhutani itu membuat rencana pembangunan gedung KDKMP harus melalui mekanisme perizinan kehutanan. Kepala Desa Manggis, Vina, menyampaikan bahwa pihaknya hingga kini masih menunggu kepastian aturan dari pusat terkait penggunaan lahan untuk kepentingan pembangunan.

Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana telah mengirimkan surat permohonan izin kepada Direktur Utama Perum Perhutani pada 18 Desember 2025. Surat lanjutan juga dikirim pada 14 Januari 2026 kepada Direktur Perencanaan & Pengembangan Perhutani guna meminta dilakukan pemeriksaan lapangan atas lahan yang diajukan.

Tim gabungan dari Divre Jatim, PHW III Jombang, dan KPH Kediri kemudian melakukan peninjauan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 26 Januari 2026. Dalam poin sarannya ditegaskan bahwa kegiatan di kawasan hutan belum dapat dilaksanakan sebelum adanya persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Melalui surat balasan tertanggal 17 Februari 2026, pihak Perhutani menegaskan larangan pelaksanaan kegiatan di kawasan tersebut tanpa izin resmi. Bahkan, disebutkan bahwa segala risiko hukum menjadi tanggung jawab pihak yang tetap memaksakan pembangunan tanpa persetujuan kementerian. Situasi ini memunculkan perdebatan publik mengenai sinkronisasi antara program nasional dan regulasi pengelolaan kawasan hutan.

Hingga berita ini diturunkan, proses administrasi masih berjalan dan berbagai pihak berharap adanya solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan pembangunan desa tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Continue reading KDKMP Tertahan Izin Kawasan Hutan, Polemik Perhutani dan Pemkab Kediri Mencuat

Menbud Ajak Jajaran Maknai Ramadan sebagai Momentum Spiritual dan Budaya

 

Jakarta – Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengajak seluruh jajaran Kementerian Kebudayaan memaknai bulan suci Ramadan 1447 Hijriah tidak hanya sebagai momentum ibadah spiritual, tetapi juga sebagai peristiwa budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi pegawai bertema “Keindahan Toleransi Ibadah di Nusantara” yang digelar di Auditorium Gedung A Kementerian Kebudayaan. Kegiatan ini menjadi bagian dari tradisi menyambut Ramadan sekaligus mempererat kebersamaan dan memperkuat semangat kerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta, menyampaikan bahwa kegiatan munggahan tersebut merupakan wujud rasa syukur, sarana membersihkan hati, serta upaya mempererat silaturahmi di lingkungan kerja. Ia menekankan bahwa Ramadan juga menjadi pengingat bagi seluruh pegawai untuk tetap menjaga profesionalisme, integritas, dan sinergi dalam menjalankan tugas.

Sementara itu, Fadli Zon menyoroti bahwa Ramadan memiliki dimensi budaya yang kuat di Indonesia. Tradisi berbuka puasa atau iftar, misalnya, telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO oleh sejumlah negara, dan Indonesia tengah mengupayakan agar tradisi tersebut dapat masuk dalam daftar ekstensi.

Ia juga menekankan kekayaan tradisi Ramadan di berbagai daerah, termasuk keberagaman kuliner takjil dan hidangan khas berbuka yang mencerminkan identitas serta kreativitas masyarakat Nusantara. Menurutnya, praktik-praktik tersebut menunjukkan perpaduan nilai spiritual dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, Ramadan disebut sebagai momentum resetting kehidupan melalui puasa selama sebulan, disertai kewajiban zakat dan diakhiri dengan tradisi saling memaafkan. Karena itu, seluruh jajaran diharapkan menjadikan Ramadan sebagai ruang untuk memperkuat silaturahmi sekaligus merayakan keberagaman budaya bangsa.

Kegiatan ditutup dengan tausiyah keagamaan serta dihadiri oleh Wakil Menteri Kebudayaan, para pejabat eselon, staf ahli, dan pegawai di lingkungan Kementerian Kebudayaan sebagai bagian dari komitmen memperkuat nilai toleransi dan kebersamaan menjelang Ramadan. (Red.EH)

Continue reading Menbud Ajak Jajaran Maknai Ramadan sebagai Momentum Spiritual dan Budaya

SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA 1446 H.

 

Continue reading SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA 1446 H.

Peneliti BRIN Prediksi Awal Puasa 19 Februari 2026

 

Jakarta – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi awal Ramadan 1447 Hijriah di Indonesia berpotensi berbeda, tergantung metode penentuan yang digunakan. Jika mengacu pada hilal lokal, awal puasa diperkirakan jatuh pada 19 Februari 2026.

Koordinator Riset Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN, Prof. Thomas Djamaluddin, menjelaskan perbedaan potensi tersebut bukan karena metode hisab dan rukyat atau perbedaan kriteria, melainkan karena penggunaan hilal global dan hilal lokal.

Hilal global merujuk pada terpenuhinya kriteria imkan rukyat di wilayah mana pun di dunia. Berdasarkan perhitungan, pada saat magrib 17 Februari 2026, kriteria tersebut telah terpenuhi di wilayah Alaska. Karena itu, pengguna Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) berpotensi menetapkan 1 Ramadan pada 18 Februari 2026.

Sementara itu, untuk wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, posisi hilal saat magrib 17 Februari diperkirakan belum memenuhi kriteria imkan rukyat, bahkan masih berada di bawah ufuk. Dengan kondisi tersebut, secara perhitungan astronomi dan kemungkinan hasil rukyat, awal Ramadan di Indonesia diprediksi jatuh pada 19 Februari 2026.

Meski demikian, penetapan resmi awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama. Sidang isbat dilaksanakan di Jakarta pada 17 Februari 2026, diawali dengan seminar posisi hilal, dilanjutkan sidang penetapan, dan pengumuman hasil melalui konferensi pers.

Pemantauan hilal dilakukan di berbagai titik di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim pengamat di daerah.(Red.EH)

Continue reading Peneliti BRIN Prediksi Awal Puasa 19 Februari 2026