KEDIRI – Dua kelompok massa dengan aspirasi berbeda menggelar aksi damai di depan Kantor Perum Perhutani KPH Kediri, Jalan Hasanuddin, Kota Kediri, Senin (20/7/2026). Meski membawa tuntutan yang berbeda, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib di bawah pengamanan aparat gabungan.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, sekitar 400 personel gabungan diterjunkan. Pengamanan melibatkan unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, serta instansi terkait lainnya.
Salah satu kelompok massa berasal dari Paguyuban Petani Hutan Kelud Raya (PPHKR). Ketua PPHKR, Sugianto, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk dukungan kepada Perhutani KPH Kediri sebagai mitra masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.
"Kami ingin menyampaikan aspirasi secara damai sebagai bentuk dukungan kepada Perhutani KPH Kediri sekaligus mengajak semua pihak menjaga kondusivitas serta kelestarian hutan," ujar Sugianto.
PPHKR yang merupakan gabungan dari 19 koperasi, Kelompok Tani Hutan (PKTH), dan Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (PLMDH) membawa sekitar 800 peserta aksi. Massa datang menggunakan mobil komando, truk, mobil pikap, serta membawa spanduk dan poster berisi tuntutan.
Dalam aksinya, PPHKR menyampaikan tiga poin aspirasi, yakni meminta Perhutani tidak tunduk terhadap tekanan pihak yang dinilai tidak memiliki kaitan dengan persoalan kehutanan, menolak campur tangan pihak di luar kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan, serta mendukung program-program Perhutani yang bertujuan menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, di lokasi yang sama, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Kediri juga menggelar aksi dengan jumlah peserta sekitar 100 orang. Massa dipimpin oleh Wakil Panglima Koordinator Cabang (Wapangkurcap) Brigade SPSI Kabupaten Kediri, Lucius Sugianto.
Dalam orasinya, SPSI menuntut agar hak pengelolaan lahan hutan dikembalikan kepada masyarakat. Lucius menyebut terdapat lahan seluas sekitar 1.200 hingga 1.300 hektare di wilayah Desa Manggis yang menurut mereka belum memberikan manfaat pengelolaan secara optimal bagi masyarakat maupun anggota kelompoknya.
"Harapan kami, jangan sampai ada praktik yang merugikan negara maupun masyarakat. Pengelolaan hutan harus dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri," tegas Lucius.
Meskipun kedua kelompok membawa aspirasi yang berbeda, aksi berlangsung secara damai tanpa adanya bentrokan. Aparat keamanan terus melakukan pengawalan dan pengaturan jalannya kegiatan hingga seluruh massa membubarkan diri secara tertib.
Kehadiran ratusan personel gabungan dinilai mampu menjaga situasi tetap kondusif selama penyampaian aspirasi berlangsung. Arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi juga tetap terkendali berkat pengaturan yang dilakukan petugas di lapangan.(red/lis)
