Empat Maling Mobil dan Truk Ditangkap, Polisi Buru Penadah yang Masuk DPO

  

Tersangka pencurian mobil truk dan bak terbuka saat ditangkap Polsek Polsek Bojonggede, Polres Metro Depok (photo by Liputan6.com)

JAKARTA – Jajaran Polres Metro Depok melalui Polsek Bojonggede dan Polsek Tajurhalang berhasil membongkar komplotan spesialis pencurian mobil pikap dan truk yang telah beraksi di sedikitnya 11 lokasi di wilayah Kabupaten Bogor hingga Tangerang. Empat orang tersangka berhasil diamankan, sementara seorang penadah masih dalam pengejaran polisi.

Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah Safi'ih mengatakan pengungkapan kasus berawal dari dua laporan pencurian kendaraan yang terjadi di wilayah Desa Ragajaya dan Desa Cimanggis.

Dalam aksinya, para pelaku berhasil membawa kabur satu unit truk engkel dan satu mobil pikap di Ragajaya serta satu unit mobil pikap di Desa Cimanggis.

"Di wilayah Ragajaya, pelaku mengambil satu truk engkel dan satu mobil pikap, sedangkan di Cimanggis mereka membawa kabur satu mobil pikap," ujar Abdullah, Jumat (17/7/2026).

Setelah melakukan pencurian, para pelaku diketahui melarikan diri ke wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor. Berbekal hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan mereka dan melakukan penangkapan.

Menurut Abdullah, komplotan tersebut menyasar kendaraan jenis pikap dan truk di sejumlah wilayah, di antaranya Bojonggede, Tajurhalang, hingga Cisauk, Kabupaten Tangerang.

"Hasil penyelidikan menunjukkan mereka telah beraksi di sekitar 11 lokasi berbeda," katanya.

Dari hasil pemeriksaan, kendaraan hasil curian dijual dengan harga berkisar Rp18 juta hingga Rp22 juta kepada penadah maupun melalui sistem cash on delivery (COD). Sebagian kendaraan bahkan diduga dipasarkan hingga ke wilayah Sumatra.

Polisi masih memburu seorang penadah yang berhasil melarikan diri dan kini telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Sementara itu, Kapolsek Tajurhalang Iptu Raden Suwito mengatakan keempat tersangka yang ditangkap berinisial Robi, Inek, Arbawi, dan Dablang.

Menurutnya, Robi merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor dan berperan sebagai eksekutor utama dalam setiap aksi.

"Robi berperan sebagai pemetik dan merupakan residivis dalam kasus serupa," ujarnya.

Dalam menjalankan aksinya, komplotan tersebut menggunakan sejumlah peralatan khusus, termasuk perangkat elektronik yang berfungsi mengganggu sinyal Global Positioning System (GPS) kendaraan.

"Mereka menggunakan alat menyerupai USB yang dapat mengacaukan sinyal GPS kendaraan sehingga posisi mobil tidak dapat terlacak. Setelah kendaraan berhasil dibawa kabur, perangkat GPS kemudian dirusak," jelas Raden.

Polisi menduga para tersangka merupakan komplotan yang memang mengkhususkan diri melakukan pencurian kendaraan roda empat.

Saat proses penangkapan, para pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur.

Saat ini, penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain maupun jaringan penadah yang terlibat dalam penjualan kendaraan hasil curian.(red/lis)

Continue reading Empat Maling Mobil dan Truk Ditangkap, Polisi Buru Penadah yang Masuk DPO

Hari Bhayangkara ke-80, Polres Kediri Kota Tanam Pohon di Mapolsek Banyakan

Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim bersama Ketua Bhayangkari Cabang Kediri Kota Yani Anggi kompak menanam bibit pohon di halaman Mapolsek Banyakan sebagai dukungan terhadap Program ASRI Presiden RI.--(photo by memorandum)

KEDIRI KOTA – Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim memimpin kegiatan penanaman pohon di halaman Mapolsek Banyakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Hari Kesatuan Gerak (HKG) Bhayangkari ke-74, sekaligus mendukung Program ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), Kamis (16/7).

Kegiatan penghijauan tersebut menjadi wujud komitmen Polres Kediri Kota dalam mendukung program pelestarian lingkungan yang dicanangkan pemerintah serta meningkatkan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Kediri Kota Yani Anggi, Wakapolres Kediri Kota Kompol Putu Gde Caka Pratyaksa Rarsuko, para pejabat utama Polres Kediri Kota, Kapolsek Banyakan AKP Joko Purwanto, Camat Banyakan Hari Utomo, Danpos Banyakan Koramil Grogol Peltu Johan, anggota Polsek Banyakan, serta jajaran Bhayangkari.

Dalam sambutannya, AKBP Anggi Saputra Ibrahim mengapresiasi jajaran Polsek Banyakan yang telah menginisiasi kegiatan penghijauan tersebut.

"Terima kasih kepada Kapolsek Banyakan beserta seluruh anggota dan Bhayangkari yang telah mendukung program ini. Penanaman pohon bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan investasi untuk masa depan demi menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, bersih, dan nyaman," ujarnya.

Kapolres menegaskan bahwa keberhasilan program penghijauan tidak berhenti pada proses penanaman saja. Menurutnya, seluruh personel juga memiliki tanggung jawab untuk merawat tanaman agar dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.

Ia juga menyebut peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dan HKG Bhayangkari ke-74 menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian Polri, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Usai memberikan sambutan, Kapolres bersama Ketua Bhayangkari Cabang Kediri Kota, Wakapolres, para pejabat utama, unsur Forkopimcam, Kapolsek Banyakan, personel kepolisian, dan Bhayangkari melakukan penanaman pohon secara simbolis di halaman Mapolsek Banyakan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan serta komitmen seluruh jajaran Polres Kediri Kota dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui Program ASRI.(red/lis)

Continue reading Hari Bhayangkara ke-80, Polres Kediri Kota Tanam Pohon di Mapolsek Banyakan

Iuran Komite SMKN 1 Kota Kediri Tuai Sorotan, LSM RATU Siapkan Laporan ke APH

   

Kediri,  – Dugaan praktik pungutan berkedok Sumbangan Komite Pendidikan (SKP) kembali menjadi sorotan di SMKN 1 Kota Kediri. Sejumlah wali murid mengaku keberatan dengan adanya iuran bulanan yang dinilai memberatkan serta belum disertai transparansi yang memadai terkait penggunaan anggaran.

Persoalan tersebut disebut bukan kali pertama terjadi. Keluhan serupa disebut terus muncul setiap tahun ajaran baru dan memunculkan pertanyaan dari para orang tua mengenai mekanisme penetapan nominal maupun pemanfaatan dana yang telah terkumpul.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Jumat (17/7), sebagian besar wali murid diarahkan untuk membayar iuran komite sebesar Rp150 ribu setiap bulan. Namun bagi keluarga yang dinilai kurang mampu, pihak sekolah disebut memberikan kebijakan keringanan dengan nominal yang disesuaikan, mulai Rp100 ribu hingga Rp75 ribu per bulan.

Meski terdapat skema pembayaran berdasarkan kemampuan ekonomi, sejumlah orang tua tetap mempertanyakan kejelasan penggunaan dana tersebut. Mereka berharap seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dipublikasikan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan maupun spekulasi di tengah masyarakat.

Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku tidak mempermasalahkan adanya sumbangan apabila benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik.

"Kami sebenarnya tidak keberatan apabila dana itu benar-benar dipakai untuk kepentingan pendidikan anak-anak. Yang menjadi pertanyaan adalah rincian penggunaannya belum pernah dijelaskan secara terbuka sehingga menimbulkan tanda tanya ke mana aliran dananya," ujarnya.

Sorotan terhadap dugaan pungutan tersebut juga datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) RATU (Rakyat Bersatu). Ketua LSM RATU, Saiful Iskak, menyatakan pihaknya menerima berbagai laporan masyarakat terkait pelaksanaan iuran komite di sekolah tersebut.

Menurut Saiful, jika mengacu pada jumlah peserta didik yang diperkirakan mencapai sekitar 2.300 siswa dengan rata-rata pembayaran Rp100 ribu per bulan, maka dana yang berpotensi terkumpul mencapai angka yang sangat besar.

Perhitungannya menunjukkan, akumulasi dana yang masuk setiap bulan diperkirakan mencapai sekitar Rp230 juta. Dalam satu tahun ajaran, total dana yang terkumpul diperkirakan mencapai sekitar Rp2,76 miliar.

LSM RATU menilai besarnya dana tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh wali murid sebagai pihak yang memberikan kontribusi.

"Apabila memang penarikan dana dilakukan dengan pola yang menyerupai kewajiban meskipun disebut sebagai sumbangan sukarela, maka perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Dengan nilai dana yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun, sudah selayaknya dilakukan audit agar masyarakat mengetahui secara jelas peruntukan anggaran tersebut," kata Saiful.

Ia menambahkan, pihaknya berencana melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum serta instansi terkait agar dilakukan pemeriksaan terhadap mekanisme penghimpunan dan penggunaan dana komite sekolah.

Selain itu, LSM RATU juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penarikan iuran komite di sekolah negeri, sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya pungutan yang bersifat wajib.

Hingga artikel ini disusun, pihak Kepala SMKN 1 Kota Kediri maupun pengurus Komite Sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan minimnya transparansi dalam pengelolaan dana iuran komite tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi sebagai bagian dari penerapan asas keberimbangan dalam pemberitaan. (red/lis)                                                                                                                                                                                                           

Continue reading Iuran Komite SMKN 1 Kota Kediri Tuai Sorotan, LSM RATU Siapkan Laporan ke APH

Menguji Omzet Koperasi Desa Merah Putih di Kediri, Klaim Jutaan Berbanding Terbalik dengan Fakta Lapangan

  

(ilustrasi by radar kediri)

KEDIRI, – Puluhan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kediri mulai beroperasi. Sejumlah pengelola mengklaim omzet penjualan bahkan sempat menembus jutaan rupiah dalam sehari. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan aktivitas transaksi di sejumlah gerai masih relatif sepi.

Salah satu gerai yang telah beroperasi berada di Desa Turus, Kecamatan Gurah. Berlokasi di Jalan Ahmad Yani, sekitar empat kilometer dari Simpang Lima Gumul (SLG), bangunan gerai tampil seragam dengan identitas merah putih yang menjadi ciri khas program nasional tersebut.

Memasuki area toko, suasana menyerupai minimarket modern. Rak-rak display telah terpasang rapi dengan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, mi instan, makanan ringan, hingga air minum dalam kemasan.

Meski demikian, stok barang yang tersedia masih terbatas. Banyak rak yang belum terisi penuh sehingga pilihan produk bagi konsumen belum terlalu beragam.

Penjaga gerai KDMP Turus, Zahwa, mengatakan masyarakat mulai memberikan respons positif terhadap kehadiran koperasi tersebut. Produk yang paling banyak dicari sejauh ini adalah beras SPHP, minyak goreng, dan mi instan.

"Antusias masyarakat cukup baik. Yang paling sering dicari beras SPHP, kemudian minyak goreng dan mi instan," ujarnya.

Menurut Zahwa, beberapa hari lalu gerainya sempat membukukan omzet sekitar Rp1,8 juta dalam sehari, didorong oleh pembelian beras dan minyak goreng dalam jumlah besar.

Namun, capaian tersebut diakui bukan terjadi setiap hari.

Berdasarkan pantauan JP Radar Kediri, kondisi gerai belum menunjukkan aktivitas penjualan yang padat. Selama lebih dari 15 menit berada di lokasi, hanya terjadi satu transaksi dengan nilai pembelian relatif kecil berupa beberapa bungkus mi instan dan minuman kemasan.

Jam operasional yang masih terbatas juga menjadi tantangan tersendiri. Gerai hanya melayani pembeli mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB, berbeda dengan minimarket modern yang umumnya buka hingga malam bahkan 24 jam.

Kondisi serupa juga ditemukan di gerai KDMP lain di Kecamatan Gurah. Seorang karyawan yang enggan disebutkan namanya mengaku omzet harian umumnya belum mencapai Rp500 ribu.

Menurutnya, penjualan baru bisa menembus kisaran Rp700 ribu hingga Rp1 juta apabila terdapat pembelian dalam jumlah besar, terutama untuk komoditas beras dan minyak goreng.

"Kalau ada yang memborong beras atau minyak memang bisa sampai sekitar Rp700 ribu sampai Rp1 juta. Tapi kalau transaksi harian biasa, belum sampai sebesar itu karena barang yang tersedia juga masih terbatas," katanya.

Selain jumlah produk yang masih sedikit, pengelola desa juga belum memiliki keleluasaan dalam mengatur operasional gerai. Kepala Desa Bogem, Moh. Samsodin, menjelaskan seluruh pasokan barang berasal dari PT Agrinas Pangan Persero.

Tidak hanya penyediaan stok, perusahaan tersebut juga menentukan harga jual, jenis produk yang dipasarkan, hingga program promosi yang dijalankan di setiap gerai KDMP.

"Semua produk berasal dari Agrinas. Kami tidak bisa membeli barang secara mandiri karena seluruh pengelolaan operasional masih didampingi Agrinas," jelas Samsodin.

Ia menambahkan, masa pendampingan tersebut direncanakan berlangsung selama dua tahun. Selama periode itu, operasional toko, pelaporan omzet, hingga penggajian karyawan sepenuhnya berada di bawah koordinasi PT Agrinas Pangan Persero.

Pemerintah desa saat ini lebih berperan sebagai pengawas operasional, sementara mekanisme pembagian keuntungan bagi desa masih belum ditetapkan.

"Omzet seluruhnya masih dilaporkan ke Agrinas. Pegawai juga digaji oleh Agrinas, sehingga desa saat ini lebih pada fungsi pengawasan," ujarnya.

Samsodin mengakui penjualan di gerai KDMP Bogem belakangan mengalami penurunan. Meski tidak menyebutkan angka pastinya, ia menilai kondisi tersebut dipengaruhi siklus belanja masyarakat selama bulan Sura yang cenderung lebih rendah.

Ia optimistis penjualan akan kembali meningkat memasuki bulan Sapar ketika aktivitas masyarakat, termasuk penyelenggaraan hajatan, mulai bertambah.

Pantauan di gerai KDMP Bogem juga menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda. Selama sekitar 30 menit, hanya tercatat dua transaksi. Sejumlah rak masih kosong, sementara beberapa produk ditata memenuhi satu rak bertingkat karena keterbatasan variasi barang yang tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan KDMP masih berada pada tahap awal pengembangan. Meski mulai mendapat respons dari masyarakat, tantangan berupa keterbatasan stok, variasi produk, hingga peningkatan volume transaksi masih menjadi pekerjaan rumah agar koperasi desa ini benar-benar mampu menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus menggerakkan ekonomi desa.(red/lis)

Continue reading Menguji Omzet Koperasi Desa Merah Putih di Kediri, Klaim Jutaan Berbanding Terbalik dengan Fakta Lapangan