BRI Kebut Transformasi Bisnis, Kredit UMKM dan Program Perumahan Jadi Andalan

 

Foto: Dok. BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mempercepat implementasi transformasi BRIvolution Reignite sebagai strategi memperkuat daya saing perusahaan sekaligus meningkatkan penciptaan nilai (value creation) bagi perekonomian nasional.

Sebagai bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, BRI menegaskan bahwa transformasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, tetapi juga memperluas kontribusi terhadap ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan sektor produktif serta dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan, BRIvolution Reignite merupakan kerangka transformasi terintegrasi yang menjadi acuan perusahaan dalam memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan daya saing, serta menghadirkan manfaat bagi negara, masyarakat, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan.

"BRIvolution Reignite dirancang agar BRI mampu tumbuh lebih sehat, efisien, dan kompetitif, sekaligus tetap konsisten menjalankan perannya sebagai bank yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Transformasi ini juga menjadi bagian dari komitmen BRI dalam menciptakan nilai tambah sejalan dengan arah strategis Danantara Indonesia," ujar Hery.

Transformasi tersebut bertumpu pada dua pilar utama, yakni Transform the Funding Franchise yang berfokus memperkuat struktur pendanaan melalui peningkatan dana murah (CASA) dan kapabilitas transaction banking, serta Revamp Existing Core and Build New Core yang diarahkan untuk memperkuat bisnis kredit mikro sekaligus mengembangkan consumer banking sebagai sumber pertumbuhan baru.

Implementasi strategi tersebut tercermin pada kinerja perusahaan. Hingga Triwulan I 2026, total aset BRI Group tumbuh 7,2 persen secara tahunan menjadi Rp2.250 triliun. Penyaluran kredit dan pembiayaan meningkat 13,7 persen menjadi Rp1.562 triliun, sementara laba bersih konsolidasian mencapai Rp15,5 triliun.

Di sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp1.555,1 triliun atau tumbuh 9,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi itu turut mendorong penurunan biaya dana (cost of fund) dari 2,98 persen pada Triwulan I 2025 menjadi 2,33 persen pada Triwulan I 2026.

Fundamental bisnis yang semakin kuat menjadi modal BRI untuk memperluas fungsi intermediasi sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional. Salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir Juni 2026, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp103,81 triliun kepada sekitar dua juta pelaku UMKM di berbagai daerah.

Penyaluran tersebut didominasi sektor produktif, terutama sektor pertanian yang menjangkau 869.285 debitur atau 42,68 persen dari total penerima KUR. Sementara sektor perdagangan menyerap pembiayaan bagi 647.440 debitur atau sekitar 32,34 persen.

Selain itu, BRI juga berperan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Hingga Juni 2026, penyaluran KPR Subsidi mencapai Rp18,39 triliun kepada lebih dari 134 ribu debitur. Sekitar 97 persen pembiayaan tersebut disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah menjangkau sekitar 131 ribu debitur.

Sementara itu, realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) hingga 19 Juli 2026 mencapai Rp10,7 triliun atau sekitar 89 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp12 triliun. Pembiayaan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Hery menegaskan, transformasi BRIvolution Reignite tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memastikan pertumbuhan yang dicapai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

"Dengan dukungan seluruh Insan BRILiaN, kepercayaan masyarakat, serta sinergi bersama Danantara Indonesia, kami optimistis dapat menjaga kinerja yang sehat dan berkelanjutan sekaligus memperkuat peran BRI sebagai penggerak ekonomi kerakyatan," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan bahwa transformasi BUMN tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan, tetapi juga membangun fondasi keberlanjutan jangka panjang sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dony, keberhasilan transformasi harus didukung pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Ia menilai kepemimpinan yang kuat menjadi faktor utama agar perusahaan mampu terus berkembang dan menghadapi tantangan di masa mendatang.

"Yang membedakan seorang CEO dengan seorang manajer adalah komitmennya terhadap keberlanjutan perusahaan," ujar Dony.(red/hep)

Continue reading BRI Kebut Transformasi Bisnis, Kredit UMKM dan Program Perumahan Jadi Andalan

Kebakaran di PG Ngadirejo, Area Pembuangan Sepah Tebu Dilalap Api

Petugas saat melakukan penanganan kebakaran (photo by radar kediri)

 

KEDIRI - Kebakaran terjadi di area Pabrik Gula (PG) Ngadirejo yang berada di Dusun Ngrombeh, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Rabu (29/7). Peristiwa tersebut menghanguskan area pembuangan sepah tebu dan memicu respons cepat dari petugas pemadam kebakaran.

Insiden diketahui sekitar pukul 12.25 WIB setelah seorang pegawai pabrik melihat kobaran api sudah membesar di lokasi pembuangan sepah tebu. Upaya pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) sempat dilakukan, namun tidak berhasil mengendalikan api sehingga bantuan dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Kediri segera diminta.

Menerima laporan tersebut, tim Damkar Pos Ngadiluwih langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Setibanya di tempat kejadian, petugas berupaya mencegah api merambat ke area lain di lingkungan pabrik.

Dalam penanganan kebakaran, Damkar Kabupaten Kediri mengerahkan dua unit mobil pemadam, masing-masing satu unit dari Pos Ngadiluwih berkapasitas 2.500 liter dan satu unit dari Pos Pare. Sebanyak sembilan personel diterjunkan hingga api berhasil dipadamkan sepenuhnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, mengatakan penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Pasalnya, saat kejadian tidak terdapat aktivitas di area pembuangan sepah tebu yang terbakar.

"Seorang pegawai mengetahui munculnya api di area pembuangan sepah tebu (core sampler). Pegawai sempat mencoba memadamkan api menggunakan APAR, namun tidak berhasil karena kobaran sudah membesar. Penyebab kebakaran masih diselidiki karena di lokasi tidak ada aktivitas saat kejadian," ujarnya.

Setelah berjibaku selama hampir empat jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api sekitar pukul 16.20 WIB sesuai prosedur operasional standar (SOP).

Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Selain itu, tidak ada laporan mengenai kerugian material akibat kebakaran tersebut.

Kaleb mengimbau seluruh pengelola kawasan industri dan pabrik agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di area pembuangan limbah produksi. Menurutnya, pemeriksaan rutin pada titik-titik yang berpotensi memicu kebakaran perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. (red/hep)

Continue reading Kebakaran di PG Ngadirejo, Area Pembuangan Sepah Tebu Dilalap Api

Rencana Revitalisasi Pasar Campurejo Disambut Beragam Tanggapan

BUTUH PEREMAJAAN: Aktivitas pedagang dan pembeli di Pasar Campurejo, Kota Kediri. Pemkot mengajukan revitalisasi pasar tersebut ke pemerintah pusat

KEDIRI - Rencana revitalisasi Pasar Campurejo memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak mendukung karena pasar dinilai akan menjadi lebih representatif, nyaman, dan berpotensi menarik lebih banyak pengunjung. Namun, sebagian lainnya menyampaikan kekhawatiran terkait rencana relokasi pedagang selama proses pembangunan berlangsung.

Relokasi pedagang dinilai menjadi persoalan yang kerap muncul dalam setiap proyek revitalisasi pasar. Pasalnya, lokasi sementara sering kali kurang strategis sehingga berdampak pada penurunan omzet. Kondisi tersebut membuat pelanggan kesulitan menemukan pedagang yang biasa mereka datangi.

Tn, 42, warga Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, mengaku cemas jika relokasi benar-benar dilakukan. Menurutnya, penghasilan keluarganya sangat bergantung pada aktivitas berdagang di Pasar Campurejo.

"Saya senang kalau pasar dibangun menjadi lebih baik. Namun di sisi lain saya khawatir karena relokasi bisa memengaruhi pendapatan," ujarnya.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Joko, 50, warga Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto. Ia menilai relokasi hampir selalu diikuti penurunan penjualan. Selain itu, pembagian lapak sementara juga kerap menjadi persoalan di kalangan pedagang.

"Biasanya kalau ada relokasi, pedagang mengeluhkan omzet yang turun. Belum lagi masalah pembagian lapak," katanya.

Joko berharap Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri dapat menentukan lokasi relokasi yang tidak jauh dari pasar lama. Ia juga meminta proses penataan pedagang dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan dugaan kecurangan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disperdagin Kota Kediri, M. Ridwan, mengatakan bahwa lokasi relokasi diupayakan tetap berada di sekitar Pasar Campurejo mengingat kawasan tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Ridwan menjelaskan, sosialisasi revitalisasi kemungkinan dilakukan pada tahun ini. Namun, pelaksanaan relokasi berpeluang baru dimulai pada tahun depan, bergantung pada persetujuan serta alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan RI.

"Jika usulan disetujui dan anggaran dialokasikan pada 2027, maka sosialisasi akan kami lakukan pada akhir tahun ini. Namun semuanya masih menunggu keputusan pemerintah pusat," jelasnya.

Ia menambahkan, Pasar Campurejo memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di kawasan pendidikan, pondok pesantren, serta permukiman warga. Selain itu, jaraknya yang cukup jauh dari pasar tradisional lain membuat pasar tersebut menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

"Lokasi Pasar Campurejo sangat potensial. Selain dekat dengan kawasan pendidikan dan pondok pesantren, keberadaannya juga melayani masyarakat karena tidak berdekatan dengan pasar tradisional lainnya," ungkap Ridwan.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Kediri bersama Kementerian Perdagangan RI merencanakan revitalisasi Pasar Campurejo dengan estimasi anggaran mencapai belasan miliar rupiah. Meski demikian, hingga kini pemerintah masih melengkapi berbagai persyaratan administrasi. Kepastian pelaksanaan proyek tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. (red/hep)

Continue reading Rencana Revitalisasi Pasar Campurejo Disambut Beragam Tanggapan

Pemkot Kediri Tegaskan Tak Hambat Proyek Tol Bandara Dhoho, Proses Ganti Aset Masih Berjalan

TUNGGU GANTI RUGI: Kantor PMI Kota Kediri menjadi salah satu aset milik Pemkot Kediri yang terdampak Tol Bandara.(by radar kediri)

KEDIRI – Proses penggantian aset milik Pemerintah Kota Kediri yang terdampak pembangunan Jalan Tol Akses Bandara Dhoho hingga kini masih belum menemui titik terang. Di tengah ramainya pembahasan di media sosial mengenai belum selesainya ganti rugi lahan tersebut, Pemkot Kediri menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait mekanisme penyelesaiannya.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Kediri, Endang Kartika Sari, menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama sejumlah instansi terkait memang telah menggelar rapat evaluasi dalam waktu dekat. Namun, pertemuan tersebut baru sebatas penyampaian pandangan dari masing-masing pihak dan belum menghasilkan kesimpulan maupun keputusan.

"Rapat kemarin masih sebatas penyampaian pendapat dari masing-masing instansi. Belum ada keputusan yang bisa dijadikan dasar tindak lanjut," ujarnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Tim Pengadaan Tanah (TPT), serta pihak pemrakarsa pembangunan jalan tol.

Endang mengungkapkan, hingga saat ini seluruh aset milik Pemkot Kediri yang terdampak proyek masih belum memperoleh penggantian. Tidak hanya lahan pertanian, tetapi juga sejumlah aset berupa bangunan.

"Baik lahan pertanian yang masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun non-LP2B semuanya masih belum selesai proses penggantiannya. Untuk aset berupa bangunan juga sudah kami ajukan agar diganti dalam bentuk bangunan, tetapi hingga sekarang belum terealisasi," jelasnya.

Beberapa fasilitas pemerintah yang terdampak pembangunan jalan tol di antaranya pagar Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri, sebagian bangunan Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Kediri, serta sebagian area Kantor KPU Kota Kediri.

Selain bangunan, terdapat sekitar 10 hektare lahan pertanian LP2B milik pemerintah yang ikut terdampak pembangunan. Lahan tersebut harus diganti sesuai ketentuan karena termasuk kawasan pertanian yang dilindungi dari alih fungsi.

Menurut Endang, Tim Pengadaan Tanah sebelumnya telah menyerahkan daftar calon bidang tanah pengganti kepada tim verifikasi Pemkot Kediri. Dari sekitar 44 bidang yang diajukan, hanya sekitar 38 bidang yang dinilai memenuhi persyaratan.

"Kami sudah melakukan verifikasi langsung terhadap lahan sawah calon pengganti untuk memastikan kualitas dan kesesuaiannya. Hasil verifikasi sudah kami serahkan kembali kepada Tim Pengadaan Tanah, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut," katanya.

Berdasarkan hasil koordinasi, salah satu penyebab lambatnya proses penggantian aset diduga berasal dari adanya tumpang tindih regulasi yang mengatur pengadaan tanah.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang termasuk LP2B harus disertai penyediaan lahan pengganti dengan luas paling sedikit tiga kali lipat dari lahan yang dialihkan.

Di sisi lain, mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum memiliki ketentuan tersendiri sehingga muncul perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Akibat adanya perbedaan regulasi tersebut, Tim Pengadaan Tanah dikabarkan masih menunggu legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung sebagai dasar hukum sebelum menentukan bentuk penggantian aset yang paling sesuai.

Pertimbangan tersebut dilakukan agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Menanggapi anggapan yang beredar bahwa Pemkot Kediri menjadi penghambat pembangunan jalan tol akses Bandara Dhoho, Endang membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah tetap mendukung percepatan pembangunan proyek strategis nasional tersebut, namun seluruh proses harus tetap mematuhi regulasi yang berlaku.

"Kami tentu mendukung percepatan pembangunan jalan tol ini. Tetapi setiap tahapan harus sesuai aturan. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri sampai saat ini juga belum memberikan kesimpulan karena semua pihak memilih berhati-hati," tegas Endang, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri.

Sementara itu, hingga berita ini disusun, Ketua Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri–Tulungagung, Linanda Krisni Susanti, belum memberikan tanggapan terkait perkembangan proses penggantian aset milik Pemerintah Kota Kediri. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat yang dikirim pada Rabu (29/7) sore juga belum memperoleh respons.

Pemkot Kediri berharap adanya kepastian hukum dalam waktu dekat agar proses penggantian aset dapat segera diselesaikan, sehingga pembangunan Jalan Tol Akses Bandara Dhoho dapat terus berjalan tanpa mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(red/lis)

Continue reading Pemkot Kediri Tegaskan Tak Hambat Proyek Tol Bandara Dhoho, Proses Ganti Aset Masih Berjalan