Tasyakuran Peresmian KDKMP Wonorejo Ngadiluwih dihadiri Dandim 0809 Kediri

 

Kediri,  – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, mencetak sejarah sebagai koperasi pertama yang mencapai 100 persen pencapaian di Kabupaten Kediri.

Peresmian tersebut langsung dimeriahkan dengan ucapan syukur dan berbuka puasa bersama di hari pertama Ramadan 1447 Hijriah, momen yang penuh makna spiritual dan ekonomi.

Acara tersebut dihadiri oleh Letnan Kolonel Inf. Dhavid Nur Hadiansyah dari Dandim 0809 Kediri, Kepala Desa Wonorejo HM Muhammad Anas, tokoh masyarakat, dan perwakilan LSM. Penggalangan dana dan pemotongan tumpeng menjadi simbol bahwa koperasi ini bukan hanya bangunan, tetapi harapan baru bagi kesejahteraan desa.

Dandim dari Kodim 0809 Kediri menegaskan bahwa pendirian koperasi di awal Ramadan merupakan pertanda baik bagi masa depan ekonomi masyarakat.

“Ini bukan hanya peresmian gedung, tetapi juga awal kebangkitan ekonomi masyarakat. Semoga ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya (Kamis, 19/02/2026).

Kepala Desa Wonorejo, HM Muhammad Anas, menilai bahwa keberhasilan pembangunan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta jajaran Tentara Nasional Indonesia yang turut mengawasi proses hingga selesai sepenuhnya.

Menurutnya, tantangan selanjutnya bukan lagi pembangunan fisik, tetapi memastikan koperasi benar-benar hidup dan memberikan dampak.

“Target kita jelas, ekonomi masyarakat meningkat. Tetapi kuncinya adalah partisipasi masyarakat sebagai anggota,” ujarnya.

KDMP Wonorejo dirancang sebagai pusat ekonomi desa berbasis UMKM: penguatan modal, distribusi, dan pemasaran produk lokal. Statusnya sebagai koperasi pertama yang selesai sepenuhnya menjadikannya proyeksi sebagai contoh bagi desa-desa lain di Kediri.

Perwakilan LSM, Supriyo, bahkan menyebutkan kemajuan pembangunan koperasi ini sebagai inspirasi bagi daerah perkotaan.

“Ini bukan proyek biasa. Ini adalah proyek swakelola yang padat karya dan dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.

Tasyakuran ini menandai fase baru: fase operasional. Ujian sesungguhnya dimulai sekarang, apakah KDKMP mampu menjadi mesin ekonomi desa atau hanya simbol program.

Dengan dukungan pemerintah desa, TNI, LSM, dan warga, KDKMP Wonorejo kini berada di garis start untuk membuktikan bahwa kekuatan ekonomi dapat lahir dari desa. 

Continue reading Tasyakuran Peresmian KDKMP Wonorejo Ngadiluwih dihadiri Dandim 0809 Kediri

Perhutani Banyuwangi Selatan Dukung Percepatan PSN Koperasi Desa Merah Putih

 

BANYUWANGI SELATAN, PERHUTANI (27/01/2026) | Perhutani Banyuwangi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan mengikuti rapat koordinasi (Rakor) yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Banyuwangi, Senin (26/01).

Administratur Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan Wahyu Dwi Hadmojo yang hadir bersama bersama Administratur Perhutani Banyuwangi Barat dan Banyuwangi Utara menyatakan dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada kawasan hutan Perum Perhutani di Kabupaten Banyuwangi. Dukungan itu disampaikan dalam rapat koordinasi untuk mereviu usulan KDMP dari Komando Distrik Militer (Kodim) 0825 Banyuwangi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi agar data sesuai kondisi lapangan. Wahyu menegaskan dukungan diberikan selama proses berjalan sesuai prosedur dan ketentuan.

Wahyu menjelaskan rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut pertemuan bersama Kantor Pusat Perhutani yang dipimpin Pelaksana Tugas Direktur Utama Perhutani. Ia berharap hadirnya KDMP dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga kondusivitas masyarakat dan kelestarian hutan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Guntur Priambodo, mengapresiasi sinergi Perhutani Banyuwangi Raya dalam mendukung PSN KDMP. Ia menyampaikan bahwa usulan pembangunan KDMP dari Kodim 0825 Banyuwangi perlu divalidasi melalui pengecekan data, kondisi eksisting, dan tinjau lapang sebelum disampaikan kepada Direktur Utama Perhutani dan Kementerian Kehutanan. Guntur menegaskan pentingnya percepatan proses dengan tetap mengikuti ketentuan serta dilakukan melalui sinergi Pemkab Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi, Perhutani, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bagian Pemerintahan.

Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Banyuwangi, M. Norawi, turut menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan PSN KDMP. Ia menyebut tinjau lapang diperlukan untuk memastikan data eksisting akurat sebelum diproses pemerintah pusat. Norawi berharap seluruh pihak terus berkolaborasi untuk menyukseskan program peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 

Continue reading Perhutani Banyuwangi Selatan Dukung Percepatan PSN Koperasi Desa Merah Putih

KDKMP Tertahan Izin Kawasan Hutan, Polemik Perhutani dan Pemkab Kediri Mencuat

 

KEDIRI – Rencana pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kabupaten Kediri menuai polemik setelah Perum Perhutani KPH Kediri melarang penggunaan kawasan hutan sebelum terbitnya persetujuan resmi dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut memicu beragam tanggapan, mengingat program KDKMP merupakan bagian dari penguatan ekonomi desa yang tengah digencarkan secara nasional.

Salah satu desa yang terdampak adalah Desa Manggis, Kecamatan Puncu. Wilayah yang berada dalam pengawasan Perhutani itu membuat rencana pembangunan gedung KDKMP harus melalui mekanisme perizinan kehutanan. Kepala Desa Manggis, Vina, menyampaikan bahwa pihaknya hingga kini masih menunggu kepastian aturan dari pusat terkait penggunaan lahan untuk kepentingan pembangunan.

Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana telah mengirimkan surat permohonan izin kepada Direktur Utama Perum Perhutani pada 18 Desember 2025. Surat lanjutan juga dikirim pada 14 Januari 2026 kepada Direktur Perencanaan & Pengembangan Perhutani guna meminta dilakukan pemeriksaan lapangan atas lahan yang diajukan.

Tim gabungan dari Divre Jatim, PHW III Jombang, dan KPH Kediri kemudian melakukan peninjauan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 26 Januari 2026. Dalam poin sarannya ditegaskan bahwa kegiatan di kawasan hutan belum dapat dilaksanakan sebelum adanya persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Melalui surat balasan tertanggal 17 Februari 2026, pihak Perhutani menegaskan larangan pelaksanaan kegiatan di kawasan tersebut tanpa izin resmi. Bahkan, disebutkan bahwa segala risiko hukum menjadi tanggung jawab pihak yang tetap memaksakan pembangunan tanpa persetujuan kementerian. Situasi ini memunculkan perdebatan publik mengenai sinkronisasi antara program nasional dan regulasi pengelolaan kawasan hutan.

Hingga berita ini diturunkan, proses administrasi masih berjalan dan berbagai pihak berharap adanya solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan pembangunan desa tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Continue reading KDKMP Tertahan Izin Kawasan Hutan, Polemik Perhutani dan Pemkab Kediri Mencuat

Menbud Ajak Jajaran Maknai Ramadan sebagai Momentum Spiritual dan Budaya

 

Jakarta – Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengajak seluruh jajaran Kementerian Kebudayaan memaknai bulan suci Ramadan 1447 Hijriah tidak hanya sebagai momentum ibadah spiritual, tetapi juga sebagai peristiwa budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi pegawai bertema “Keindahan Toleransi Ibadah di Nusantara” yang digelar di Auditorium Gedung A Kementerian Kebudayaan. Kegiatan ini menjadi bagian dari tradisi menyambut Ramadan sekaligus mempererat kebersamaan dan memperkuat semangat kerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta, menyampaikan bahwa kegiatan munggahan tersebut merupakan wujud rasa syukur, sarana membersihkan hati, serta upaya mempererat silaturahmi di lingkungan kerja. Ia menekankan bahwa Ramadan juga menjadi pengingat bagi seluruh pegawai untuk tetap menjaga profesionalisme, integritas, dan sinergi dalam menjalankan tugas.

Sementara itu, Fadli Zon menyoroti bahwa Ramadan memiliki dimensi budaya yang kuat di Indonesia. Tradisi berbuka puasa atau iftar, misalnya, telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO oleh sejumlah negara, dan Indonesia tengah mengupayakan agar tradisi tersebut dapat masuk dalam daftar ekstensi.

Ia juga menekankan kekayaan tradisi Ramadan di berbagai daerah, termasuk keberagaman kuliner takjil dan hidangan khas berbuka yang mencerminkan identitas serta kreativitas masyarakat Nusantara. Menurutnya, praktik-praktik tersebut menunjukkan perpaduan nilai spiritual dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, Ramadan disebut sebagai momentum resetting kehidupan melalui puasa selama sebulan, disertai kewajiban zakat dan diakhiri dengan tradisi saling memaafkan. Karena itu, seluruh jajaran diharapkan menjadikan Ramadan sebagai ruang untuk memperkuat silaturahmi sekaligus merayakan keberagaman budaya bangsa.

Kegiatan ditutup dengan tausiyah keagamaan serta dihadiri oleh Wakil Menteri Kebudayaan, para pejabat eselon, staf ahli, dan pegawai di lingkungan Kementerian Kebudayaan sebagai bagian dari komitmen memperkuat nilai toleransi dan kebersamaan menjelang Ramadan. (Red.EH)

Continue reading Menbud Ajak Jajaran Maknai Ramadan sebagai Momentum Spiritual dan Budaya