Jakarta – Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta segera membuka dan menginventarisasi data kondisi seluruh bangunan sekolah di ibu kota menyusul robohnya bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09. Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar penentuan prioritas renovasi dan rehabilitasi sekolah agar kejadian serupa tidak terulang.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Senin (27/7/2026).
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, menilai kondisi sejumlah bangunan sekolah di Jakarta sudah memerlukan perhatian serius. Karena itu, ia meminta Disdik segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi fisik sekolah, mulai dari yang masih layak hingga yang mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat.
Menurut Subki, data tersebut akan menjadi acuan dalam menyusun rencana renovasi dan rehabilitasi sekolah pada tahun-tahun mendatang sehingga penanganannya dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas.
Ia juga menekankan pentingnya inventarisasi yang akurat agar tidak ada lagi keterlambatan penanganan akibat kurangnya informasi mengenai kondisi bangunan sekolah yang berpotensi membahayakan keselamatan.
Senada dengan itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Raden Gusti Arief, meminta Disdik memaparkan hasil inventarisasi bangunan sekolah yang sebelumnya juga telah diminta oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Gusti berharap data tersebut memuat lokasi sekolah yang membutuhkan perbaikan beserta persentase tingkat kerusakan setiap bangunan. Dengan begitu, DPRD dapat mengawasi proses perencanaan hingga pelaksanaan rehabilitasi secara lebih efektif.
Sementara itu, anggota Komisi E dari Fraksi PDI Perjuangan, Cicha Koeswoyo, menilai masih banyak sekolah di Jakarta yang membutuhkan penanganan serius. Menurutnya, insiden robohnya SDN Kebayoran Lama Selatan 09 seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat program revitalisasi sekolah.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat lebih dari 250 sekolah di Jakarta yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa perbaikan bangunan sekolah belum menjadi program prioritas.
Dalam rapat tersebut, Komisi E DPRD DKI Jakarta juga meminta Dinas Pendidikan menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan, renovasi, dan rehabilitasi sekolah beserta daftar prioritasnya. Langkah itu diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan anggaran setiap tahun sekaligus mencegah terulangnya insiden bangunan sekolah roboh di masa mendatang. (red/hep)
