Pertamini menggunakan alat pompa manual atau dispenser untuk menyalurkan BBM. Alat ini memiliki tangki cadangan yang biasanya berupa drum berkapasitas 200-210 liter yang ditanam di bawah tanah. Harga alat Pertamini bervariasi, mulai dari sekitar 6,5 juta untuk model manual hingga 15-17 juta untuk model digital . Pertamina menganggap Pertamini sebagai bisnis ilegal karena tidak memenuhi standar keamanan dan perizinan yang ditetapkan.
Kementerian Perdagangan juga menyoroti kurangnya aspek keamanan pada Pertamini, seperti potensi bahaya kebakaran dan takaran yang tidak sesuai . Pertamini atau penjual BBM skala kecil ini idealnya memiliki izin usaha yang sesuai dari pemerintah daerah setempat. Ini termasuk izin terkait penyimpanan dan penjualan BBM.
Dengan cara SPBU mengisi armada roda dua jenis thunder yang sudah dimodifikasi kemudian thunder tersebut langsung mengisi ke Pertamini dipertigaan dekat SPBU ini. Padahal seharusnya SPBU memiliki standar pengawasan kualitas dan kuantitas BBM yang lebih ketat dibandingkan Pertamini.
Dan juga sebaiknya mendapatkan pasokan BBM dari sumber yang legal dan terpercaya, seperti agen resmi Pertamina, untuk memastikan kualitas dan kuantitas BBM yang dijual. Berikut beberapa pasal mengenai pelanggaran Pertamini - Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi: Kegiatan usaha hilir (termasuk penjualan bensin eceran seperti Pertamini) harus dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi (Menteri ESDM).
Usaha tersebut harus diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, bukan oleh perorangan . - Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas): Jika usaha Pertamini tidak memiliki izin usaha, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk kegiatan penyimpanan dan niaga.
Untuk pengangkutan tanpa izin usaha, pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan untuk pengolahan tanpa izin usaha, pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) . - Pasal 55 UU Migas: Jika Pertamini menjual bahan bakar bersubsidi secara ilegal, sanksi pidana berupa penjara paling lama 6 tahun dan denda sampai Rp 60 miliar dapat dikenakan . - Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014: Titik serah akhir BBM adalah di SPBU, sehingga penjualan eceran di luar SPBU dianggap ilegal .
Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pemerintah daerah juga dapat memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang dapat digunakan untuk menertibkan Pertamini yang beroperasi tanpa izin dan mengganggu ketertiban lingkungan.
Dengan demikian diharapkan ada tindakan tegas dari aparat setempat dan satgas Pertamina untuk melakukan penertiban terhadap SPBU dan Pertamini seperti yang disebutkan di atas untuk memberikan gambaran terhadap publik bahwa setiap pelanggaran mesti ada konsekuensinya, hingga kepercayaan publik kembali kuat terhadap aparat dan dinas yang berwenang terkait masalah ini.
0 Comments:
Post a Comment