Dewan Pendidikan Tulungagung Dinilai Pasif, Publik Soroti Diamnya di Tengah Kisruh PPDB dan Dugaan Jual Beli Seragam

 

iniberita.my.id  Tulungagung — Kinerja Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung kembali menjadi sorotan publik. Lembaga yang seharusnya berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan itu dinilai tidak menunjukkan sikap maupun langkah nyata di tengah berbagai persoalan pendidikan yang mencuat belakangan ini.

Sejumlah kalangan menilai, Dewan Pendidikan seolah absen dari ruang publik, terutama ketika polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berlangsung ricuh serta munculnya dugaan praktik jual beli seragam di sejumlah sekolah negeri.

Salah satu jurnalis lokal mengungkapkan, upaya media mencari tanggapan dari Dewan Pendidikan kerap berujung buntu.

“Kami berusaha meminta komentar terkait persoalan pendidikan, tapi Dewan Pendidikan seperti tidak mau bersuara,” ujarnya.

Minim Aktivitas dan Hasil Nyata

Kritik serupa juga datang dari Koordinator Sekretariat Dewan Pendidikan Tulungagung, Hery Widodo, yang secara terbuka mengakui bahwa sejak dibentuk pada tahun 2021, lembaga ini belum menelurkan hasil kerja yang signifikan.

“Dewan Pendidikan hanya beberapa kali rapat, itu pun tidak pernah dilakukan di sekretariat resmi di Dinas Pendidikan,” ungkap Hery.

Ia menambahkan, berbagai usulan agar Dewan lebih responsif terhadap isu pendidikan sudah sering disampaikan, namun tidak pernah direspons serius.

“Kami sudah berulang kali meminta agar Dewan bersikap aktif, tapi selalu tidak ada tindak lanjut,” keluhnya.

Diam di Tengah Polemik

Hery juga menyoroti sikap pasif Dewan ketika isu jual beli seragam sekolah negeri mencuat. Ia bahkan sempat memberikan pendapat pribadi sebagai aktivis pendidikan, tetapi lembaga tempatnya bernaung tetap bungkam tanpa pernyataan resmi.

Hal yang sama terjadi saat PPDB 2024 menuai protes luas dari masyarakat. Menurut Hery, dirinya telah mengusulkan rapat evaluasi, namun tidak pernah digubris.

“Kalau memang tidak punya waktu dan komitmen, lebih baik mundur saja. Karena yang dirugikan anak-anak dan orang tua,” tegasnya.

Komposisi Lengkap, Kinerja Nihil

Secara struktur, Dewan Pendidikan Tulungagung beranggotakan 11 orang yang berasal dari berbagai unsur masyarakat dan organisasi, seperti NU, Muhammadiyah, Kadin, LDII, UIN Tulungagung, HIPKI, LP Ma’arif, Universitas Tulungagung, Wahidiyah, Yayasan Yohanes Gabriel, dan PGRI.
Selain itu, terdapat tujuh orang di sekretariat, dengan Hery Widodo menjabat sebagai koordinator sekretariat.

Namun, meski keanggotaannya beragam, publik menilai lembaga ini belum berfungsi optimal sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam sektor pendidikan.

“Dewan Pendidikan seharusnya berpihak kepada kepentingan anak-anak dan dunia pendidikan, bukan hanya menjadi lembaga simbolik tanpa peran,” tutup Hery.

(Red.EH)

0 Comments:

Post a Comment