BGN Ungkap Modus Korupsi di Program SPPG: Dari Bahan Baku Murah hingga Laporan Fiktif

 

iniberita.my.id Solo – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap sejumlah modus penyimpangan dana dalam program Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari hasil pemantauan, dana sebesar Rp10 miliar untuk setiap SPPG berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menuturkan bahwa pengelolaan dana triliunan rupiah di lapangan menimbulkan godaan besar bagi pihak yang terlibat. “Bayangkan, dana Rp70 triliun turun langsung ke dapur. Godaannya luar biasa besar,” ujarnya dalam acara Zona Pangan di Jakarta Selatan, Selasa (7/10).

Saat ini tercatat 10.681 SPPG telah berdiri di berbagai daerah. Masing-masing unit dipimpin oleh seorang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) berusia rata-rata 26–27 tahun, didukung ahli gizi dan akuntan sebagai pengelola keuangan.

Menurut Tigor, salah satu modus paling umum adalah penyuplai bahan baku nakal yang menawarkan produk berkualitas rendah dengan imbalan keuntungan pribadi bagi pengelola dapur. “Ada yang digoda yayasan atau pemasok dengan iming-iming selisih Rp20 juta per bulan. Kalau mereka tergoda, yang dikorbankan adalah kualitas pangan,” jelasnya.

Ia mengakui, sejumlah tenaga muda sempat terjerat dalam praktik ini. “Ada yang sudah kami pecat. Kasihan memang, tapi integritas harus dijaga sejak awal,” tegas Tigor.

Selain soal bahan baku, masalah lain muncul karena kelalaian SPPI dalam mengawasi proses produksi dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Untuk menutup celah penyimpangan, BGN kini menerapkan sistem Virtual Account (VA) sebagai pengendali transaksi keuangan di tiap dapur.

“Setiap dapur hanya memiliki satu akun VA yang bisa diakses dua orang. Ini kami pasang sebagai jangkar pengawasan agar uang Rp10 miliar per dapur tidak mudah dikorupsi,” tambahnya.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat transparansi dan menekan potensi korupsi di lapangan, mengingat program MBG menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat.

(Red.EH)

0 Comments:

Post a Comment