iniberita.my.id-Kabar menggembirakan datang bagi para tenaga honorer yang telah mengikuti proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua tahun depan.
Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), akhirnya menetapkan mekanisme resmi terkait penempatan akhir bagi peserta yang dinyatakan lolos.
Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, dalam pernyataan resminya menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pembaruan menyeluruh terhadap sistem manajemen tenaga non-ASN yang selama ini dinilai belum memberikan kepastian status bagi para honorer.
“Kami ingin memberikan kejelasan posisi serta masa depan yang lebih pasti kepada para tenaga honorer, khususnya yang telah mengikuti proses seleksi tahap kedua ini,” ujar Rini seperti dikutip dari siaran pers resmi.
Dua Skema Penempatan Disiapkan
Dalam kebijakan terbaru yang dituangkan dalam regulasi tertulis, pemerintah menetapkan dua pola penempatan utama:
PPPK Penuh Waktu, bagi peserta yang lulus seleksi dan dinyatakan cocok dengan formasi yang tersedia di instansi tujuan.
PPPK Paruh Waktu, diperuntukkan bagi mereka yang belum mendapatkan posisi karena keterbatasan formasi, serta bagi pelamar CPNS sebelumnya yang belum berhasil namun telah mengikuti seluruh tahapan seleksi.
Menurut Rini, jalur paruh waktu ini dibuka agar tidak menutup peluang bagi mereka yang belum mendapat tempat. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen membuka ruang seleksi di masa mendatang.
"Bagi peserta yang belum terakomodasi, jangan berkecil hati. Masih ada jalur penugasan paruh waktu yang bisa dijadikan batu loncatan menuju status kepegawaian penuh," jelasnya.
Hasil Seleksi dan Persiapan Penempatan
Pengumuman resmi hasil kelulusan PPPK tahap kedua dijadwalkan akan dirilis pada pertengahan hingga akhir Juni tahun mendatang. Informasi kelulusan bisa diakses melalui laman resmi pemerintah seperti https://sscasn.bkn.go.id serta akun media sosial instansi terkait.
Pemerintah juga menyiapkan program pelatihan dan pembekalan yang dirancang khusus untuk para peserta yang berhasil lolos. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dasar, sikap kerja, serta pemahaman administrasi publik agar dapat langsung beradaptasi di lingkungan tugas baru mereka.
Langkah Strategis bagi Pemerintah Daerah
Tak hanya fokus pada individu peserta, Kemenpan-RB juga telah menginstruksikan seluruh pemerintah daerah agar segera menyesuaikan kebutuhan dan struktur formasi aparatur sipil pasca pengangkatan PPPK.
Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini tengah digencarkan agar proses pengangkatan berjalan lancar dan tidak terhambat masalah administrasi atau teknis.
Langkah-langkah ini diambil untuk menjamin bahwa para PPPK yang baru diangkat dapat langsung menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pelayanan publik.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap seluruh tenaga honorer yang telah mengabdi dapat memperoleh posisi yang layak dan formal dalam sistem birokrasi, seiring dengan komitmen negara terhadap perbaikan tata kelola sumber daya manusia di sektor publik.(red.a)
0 Comments:
Post a Comment