Blitar, iniberita.my.id – Seorang warga asal Kota Blitar, Jawa Timur, bernama Haryono, melaporkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Langkah ini diambil Haryono setelah merasa kecewa dan terganggu oleh pernyataan Wamendagri yang menurutnya bersifat provokatif dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Blitar.
Laporan tersebut dilayangkan dalam bentuk surat resmi yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo. Dalam suratnya, Haryono menyampaikan keresahan masyarakat yang menurutnya muncul akibat pernyataan Bima Arya, yang ia anggap tidak mencerminkan sikap seorang pejabat negara yang semestinya mampu menjaga ketenangan dan stabilitas sosial.
“Sebagai warga Kota Blitar, saya merasa tidak nyaman dengan ucapan Pak Wamendagri yang justru membuat suasana menjadi panas. Pernyataan seperti itu tidak pantas keluar dari seorang pejabat tinggi yang seharusnya memberi contoh dalam menjaga kondusifitas daerah,” tegas Haryono saat diwawancarai usai mengirimkan suratnya, Senin (6/5/2025).
Haryono menambahkan bahwa pernyataan tersebut tidak hanya memicu keresahan, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Ia menilai bahwa kebebasan berbicara seorang pejabat publik harus disertai dengan tanggung jawab moral dan politik.
Langkah Haryono melaporkan Wamendagri ke Presiden mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Sebagian warga menyatakan dukungan terhadap tindakan tersebut, karena menilai suara rakyat harus didengar dan diperhatikan, terutama jika menyangkut ketenteraman publik.
“Ini menjadi contoh bahwa rakyat tidak tinggal diam. Kalau ada ucapan pejabat yang dirasa menyinggung atau membuat gaduh, rakyat punya hak untuk menyampaikan keberatannya secara konstitusional,” ujar Rudi, seorang tokoh pemuda Blitar.
Namun, tak sedikit pula yang menilai laporan ini terlalu berlebihan dan bersifat reaktif. Mereka berpendapat bahwa pernyataan Wamendagri mungkin saja disalahartikan atau dipahami secara sepihak tanpa mempertimbangkan konteks yang utuh.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Wamendagri Bima Arya Sugiarto maupun dari Istana Negara terkait laporan warga tersebut. Pihak Kementerian Dalam Negeri juga belum memberikan tanggapan atas surat yang dilayangkan Haryono.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Negeri Malang, Dr. Zainal Abidin, menyampaikan bahwa kasus ini mencerminkan pentingnya komunikasi publik yang cermat dari para pejabat negara. “Pejabat publik sebaiknya berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, apalagi jika menyangkut isu-isu yang sensitif di daerah. Salah penyampaian bisa berdampak besar terhadap opini publik dan stabilitas sosial,” jelasnya.
Dengan laporan ini, Haryono berharap Presiden Prabowo dapat memberikan perhatian khusus terhadap etika komunikasi pejabat negara di era digital yang sangat cepat menyebarkan informasi. Ia juga mendesak agar ada evaluasi internal terhadap sikap dan pernyataan pejabat yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai persatuan dan ketertiban masyarakat.
“Kami hanya ingin agar suasana di Blitar tetap tenang. Jangan sampai karena ucapan yang tidak bijak, masyarakat menjadi terbelah dan saling mencurigai,” tutup Haryono.
Kejadian ini menjadi catatan penting bahwa suara masyarakat, sekecil apa pun, tetap memiliki kekuatan dalam proses demokrasi. Kini publik menanti langkah dari Presiden Prabowo serta klarifikasi dari Wamendagri guna menjernihkan suasana dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.(red.R)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
0 Comments:
Post a Comment