KABUPATEN KEDIRI, iniberita.my.id–Kabupaten Kediri termasuk dalam wilayah pelaksana awal pendirian Sekolah Rakyat (SR), program pendidikan baru yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin, dengan sistem asrama dan pendekatan pendidikan karakter.
Mulai Juni 2025, sebanyak 150 siswa dipastikan akan memulai kegiatan belajar di lembaga pendidikan tersebut. Saat ini, proses seleksi calon siswa untuk tahun ajaran 2025/2026 tengah berlangsung.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, M. Solikin, menjelaskan bahwa perekrutan dilakukan oleh satuan tugas (satgas) gabungan, yang tidak membuka pendaftaran secara umum seperti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) reguler.
“Metode seleksi mirip seperti rekrutmen SMA Boarding School, ada tes kesehatan, psikotes, dan asesmen lainnya. Tapi kali ini satgas langsung turun ke desa-desa untuk mencari calon siswa dari keluarga miskin,” jelasnya.
Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa siswa yang benar-benar membutuhkan mendapat kesempatan mengenyam pendidikan bermutu. Seleksi dilakukan secara ketat dan bertahap, mulai dari pendataan hingga tahap tes kesehatan dan psikologi.
Pemkab Kediri mengaku tidak mengalami kendala berarti dalam proses penyesuaian kebijakan karena pola yang digunakan serupa dengan program sebelumnya, seperti SMA Dharma Wanita Boarding School. “Kuota 150 siswa tersebut ditentukan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos),” imbuh Solikin.
Terkait lokasi, sementara pembangunan kampus SR di Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten masih berlangsung, angkatan pertama akan menjalani pendidikan di Balai Pengembangan Kompetensi ASN (BPKASN) yang berada di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan.
“Gedungnya representatif, sudah dilengkapi asrama dan ruang belajar yang memadai. Jadi siswa bisa langsung mulai belajar di sana,” kata Solikin.
Diperkirakan, siswa akan mulai pindah ke kompleks SR permanen di Plosoklaten pada tahun 2026.
Bagaimana dengan kelanjutan siswa di SMA Dharma Wanita Boarding School? Solikin menyebut mereka dikategorikan sebagai bagian dari kelas rintisan SR oleh Kemensos. “Siswa kelas XI dan XII tetap belajar di Pare hingga lulus,” ujarnya.
Adapun tenaga pengajar di SR harus berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Guru-guru yang tidak memenuhi syarat tetap mengajar di sekolah asal. Namun, jika memenuhi ketentuan, mereka berpeluang direkrut ke dalam struktur SR.
“Setelah SR berjalan, SMA Dharma Wanita akan tetap beroperasi. Tapi skema penyelenggaraannya masih dikaji, apakah tetap boarding atau kembali ke sistem reguler,” terang Solikin.
Sementara itu, proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan untuk SR juga tengah berjalan. Fadeli, perwakilan Tim Pengadaan GTK SR Kabupaten Kediri, mengatakan setidaknya dibutuhkan 19 guru mata pelajaran, serta beberapa tenaga pendukung seperti pengasuh asrama, wali asuh, petugas keamanan, staf administrasi, dan operator.
“Pendaftaran kami buka mulai 16 hingga 19 Mei. Total ada sekitar 300 pelamar,” ungkap Fadeli. Dari proses seleksi tersebut, dinas pendidikan akan memilih tiga kandidat terbaik untuk setiap posisi, kemudian dikirim ke Kemensos untuk penentuan akhir.
Sementara Kabupaten Kediri bergerak cepat dengan program ini, Kota Kediri belum bisa mengikuti langkah serupa karena belum termasuk gelombang awal pelaksanaan SR. Lahan seluas 5,19 hektare di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, masih dalam tahap persiapan.
Sekda Kota Kediri, Bagus Alit, mengatakan bahwa pelaksanaan program SR di wilayahnya kemungkinan baru akan dimulai tahun depan. “Kami termasuk tahap 2A, jadi belum ada proses rekrutmen guru tahun ini,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Paulus Luhur Budi Prasetyo, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri. Menurutnya, hanya daerah yang tergolong dalam gelombang 1A dan 1B yang telah mulai merekrut dan menjalankan program SR. “Tahap kami berikutnya, setelah bangunan dan fasilitas siap,” pungkas Paulus.(red.a)
.webp)
0 Comments:
Post a Comment