Baku, iniberita.my.id - Sebagai upaya memperkuat komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, PT PLN (Persero) terus berakselerasi dalam transisi dari energi kotor ke energi yang lebih ramah lingkungan. Meski demikian, tantangan dalam pembiayaan masih menjadi penghalang utama bagi percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Direktur Keuangan PT PLN (Persero), Sinthya Roesly, menjelaskan bahwa sektor energi terbarukan di Indonesia masih kesulitan dalam menarik investasi akibat ketergantungan tinggi pada batu bara. Saat ini, sekitar 65% produksi listrik PLN masih bergantung pada batu bara, yang menyulitkan perseroan dalam memenuhi ekspektasi dan syarat pembiayaan dari investor internasional.
“Ekspektasi dari investor saat ini terbatas karena kami memiliki porsi batu bara lebih dari 50%. Banyak dari mereka terikat syarat, seperti aturan dari OECD yang mensyaratkan maksimum 30% atau 50%," ujar Sinthya di Indonesia Paviliun pada acara COP29 di Baku, Azerbaijan, Selasa (12/11/2024).
Sinthya berharap para investor dapat mengembangkan pendekatan pembiayaan yang lebih inklusif dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Menurutnya, transisi menuju energi hijau memerlukan proses bertahap dan pemahaman dari komunitas global mengenai kebutuhan unik Indonesia.
“Indonesia tidak bisa berubah dari coklat menjadi hijau secara tiba-tiba. Harus ada jalur transisi yang disertai pembiayaan yang sesuai, yang dapat diterima oleh investor. Dukungan dari komunitas global sangat dibutuhkan,” kata Sinthya.
Sebagai langkah nyata, PLN telah menjalankan beberapa inisiatif strategis dalam memperluas penggunaan energi terbarukan, termasuk peningkatan kapasitas pembangkit, penyelesaian proyek-proyek energi hijau, dan penerapan teknologi yang mendukung energi terbarukan. PLN juga aktif mencari dukungan finansial melalui penerbitan Green Bonds, kemitraan dengan lembaga internasional, dan investasi pada infrastruktur transmisi hijau.
"Kami memiliki komitmen menuju dekarbonisasi nol bersih. Namun, kami membutuhkan bantuan dari investor dan pemahaman bahwa negara seperti Indonesia memerlukan syarat pendanaan tertentu agar transisi ini bisa berjalan dengan lancar," pungkas Sinthya. (Red.D)
0 Comments:
Post a Comment