iniberita.my.id Jakarta — Kementerian Transmigrasi tengah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT). Langkah ini diambil untuk memperkuat arus investasi di kawasan transmigrasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa program transmigrasi saat ini tidak lagi sebatas pemerataan penduduk, melainkan juga berorientasi pada peningkatan produktivitas ekonomi nasional.
“Transmigrasi sekarang bukan hanya soal perpindahan penduduk atau swasembada. Ini bagian dari strategi pembangunan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Investasi menjadi kunci pertumbuhan yang akan kami perkuat,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (11/10/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka IPT Investment Forum di Jakarta pada 9 Oktober lalu. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membangun sinergi pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat ekonomi baru.
Menurut Menteri Iftitah, investasi yang masuk di kawasan transmigrasi diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, serta menambah penerimaan negara melalui aktivitas ekonomi lokal.
“Kalau lapangan kerja terbuka, pendapatan masyarakat naik. Dan kalau pendapatan meningkat, otomatis daya beli rumah tangga ikut tumbuh. Inilah siklus ekonomi yang ingin kita dorong,” ungkapnya.
Selain memperkuat kawasan di luar Jawa, Kementerian Transmigrasi juga memprioritaskan pendekatan transmigrasi lokal di Papua. Skema ini dirancang agar pengembangan ekonomi tetap melibatkan masyarakat asli tanpa memindahkan penduduk antarwilayah.
Hal senada disampaikan oleh Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (PEPMT), Velix V. Wanggai, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Ia menilai kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Kolaborasi ini penting agar masyarakat Papua menjadi pelaku utama pembangunan di wilayahnya sendiri,” ujarnya kepada awak media.
Sementara itu, dukungan datang dari sektor swasta. PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, perusahaan tambang asal Kalimantan Utara, menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi.
Direktur perusahaan tersebut, Tria Suprajeni, mengatakan pihaknya tak hanya fokus pada kegiatan usaha, tetapi juga menyalurkan program sosial berupa beasiswa hingga tingkat perguruan tinggi serta pemberdayaan petani kakao lokal.
“Kami ingin masyarakat di sekitar tambang ikut tumbuh bersama. Saat ini ada sekitar 1.100 mahasiswa penerima beasiswa dan puluhan petani yang kami bantu melalui kemitraan kakao,” jelasnya.
Kementerian Transmigrasi menegaskan, forum investasi semacam ini akan terus digelar untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
(Red.EH)
0 Comments:
Post a Comment