DPRD Kabupaten Kediri Dukung Penuh Sekolah Rakyat: Solusi Pendidikan Inklusif dan Pemutus Kemiskinan

 

KEDIRI,   iniberita.my.id– Komitmen pemerintah pusat dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata mendapatkan dukungan kuat dari DPRD Kabupaten Kediri. Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah inovatif dalam memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri menyatakan bahwa konsep pendidikan gratis berbasis asrama sangat potensial dalam menciptakan perubahan nyata. Lingkungan belajar yang disiplin dan fasilitas memadai dinilai mampu membentuk karakter serta meningkatkan kualitas hidup peserta didik dari kalangan kurang mampu.

“Kami sangat apresiatif dan mendukung penuh program ini. Ini adalah peluang emas untuk memperbaiki akses pendidikan bagi masyarakat miskin,” ujar Sulistyo Budi, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri.

Budi menambahkan, aset-aset milik negara bisa dioptimalkan sebagai lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat, dengan catatan gedung tersebut masih layak difungsikan untuk kegiatan pendidikan. Pemerintah pusat juga diharapkan dapat menyalurkan dana untuk melengkapi berbagai fasilitas pendukung yang belum tersedia.

Seperti yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, penggunaan Gedung BPKASN dijadikan lokasi awal pembelajaran Sekolah Rakyat gelombang pertama, dengan pemanfaatan penuh atas fasilitas yang tersedia.

Meski demikian, tantangan yang cukup signifikan adalah ketersediaan tenaga pendidik yang mampu menjalankan tugas secara total di sistem asrama. Berbeda dari sekolah biasa, pendekatan asrama memerlukan guru-guru yang siap siaga penuh waktu (24/7).

“Diperlukan guru-guru yang tidak hanya mengajar saat jam pelajaran, tetapi juga hadir sebagai pembina karakter setiap saat. Ini butuh kesiapan mental dan profesional yang serius,” lanjutnya.

Pemerintah pusat telah menyiapkan dua jalur rekrutmen guru, yakni dari ASN dan lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru). Namun, menurut Budi, penyiapan sumber daya pengajar tidak cukup hanya berdasarkan latar belakang akademik saja.

Ia menyarankan tiga langkah utama yang harus dilakukan:
✔️ Seleksi ketat terhadap kompetensi, termasuk aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
✔️ Pembekalan khusus yang relevan dengan kehidupan berbasis asrama.
✔️ Penyusunan kontrak kerja dan kesepakatan komitmen bersama untuk membangun Sekolah Rakyat secara berkelanjutan.

“Program ini akan berhasil jika semua unsur—pemerintah pusat, daerah, tenaga pendidik, hingga masyarakat—bergerak bersama dan punya visi yang sama,” tegasnya.

DPRD optimis, dengan dukungan kebijakan dan implementasi yang tepat, Sekolah Rakyat bisa menjadi kunci membuka masa depan cerah bagi generasi muda yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas.(red.a)