iniberita.my.id-Proyek irigasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Klanderan,ketua dan bendahara Hippa tidak tau dan kurang paham dengan juklak dan juknis LPJ dibawa Pak Kades.
Kediri, Proyek irigasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Klanderan, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yang senilai Rp195 juta yang berasal dari anggaran dari kementrian PUPR yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tahun anggaran 2024 ini di duga tidak sesuai dengan biaya (RAB) serta spesifikasi teknis di lapangan.
Berdasarkan hasil investigasi sementara dari anggota lembaga pemantau penyelenggara pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia ( LP3-NKRI ) ditemukan bahwa pekerjaan saluran irigasi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta adanya penggunaan material yang tidak memenuhi standar.
Hadi, selakau anggota LP3-NKRI mengatakan dirinya ke desa kelanderan untuk mengklarifikasi terkait pembangunan P3-TGAI yang berada di desa tersebut, jadi sebelum kita ketemu pihak desa kita sudah koordinasi dulu dengan pihak Hippa desa klanderan kecamatan plosoklaten.
Dikatakan, waktu kami lembaga pemantau penyelenggara pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia ( LP3-NKRI ) melakukan koordinasi dengan ketua hippa, dia mengatakan bahwa mendapatkan anggaran dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan waktu pelaksanaan tidak ada molen dan bahan pengerjakannya menggunakan semen gersik( cek kualitas beton 1banding 4) Lebih lanjut, saat anggota LP3NKRI bertanya terkait LPJ dan RAB ketua hippa mengatakan bahwa semua itu dibawa sama Pak Kades dan untuk perihal lain lain semua ada di pak kades
Dilain pihak, Kepala desa klanderan saat di konfirmasi mengatakan bahwa proyek tersebut dilaksanakan padat karya dan tidak menggunakan molen, full manual dan kalau semen pakai semen gersik,( patut untuk di curigai) "Untuk campuran campuran yang tau teknis dilapangan"semua pihak tidak tau "pendamping yang lebih tau" Selain itu, pak kades saat ditanyai terkait anggaran belanja dan RAB mengatakan terkait hal itu tidak ada, semua kan ada pendamping dari BBWS
Perlu diketahui pahwa saat lembaga pemantau penyelenggara pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia ( LP3NKRI ) melakukan koordinasi dengan pihak, kepala desa klanderan kecamatan plosoklaten mempersiapkan pihak LP3NKRI untuk mengevaluasi proyek tersebut dan mempersilakan jika ada temuan apapun untuk dilaporkan ke pihak pihak terkait.(red.Tim)
0 Comments:
Post a Comment