ASN di Jakarta Diharap Tidak Berpikir Tentang Poligami di Era Pramono

 

Jakarta,  iniberita.my.id  – Seiring dengan berbagai upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, ASN (Aparatur Sipil Negara) di Jakarta diingatkan untuk fokus pada tugas utama mereka dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak relevan dengan kinerja mereka, termasuk persoalan poligami. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pramono Anung, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, dalam sebuah acara di Jakarta.

Pramono menegaskan pentingnya komitmen ASN untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas negara. Menurutnya, ASN tidak boleh teralihkan oleh isu-isu pribadi yang dapat mengganggu fokus pada pelayanan publik dan tugas negara yang lebih besar.

"Di era pemerintahan sekarang, kita harus memastikan bahwa setiap pegawai negeri berkomitmen sepenuhnya pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, masalah pribadi seperti poligami sebaiknya tidak menjadi perhatian utama bagi ASN," kata Pramono.

Pernyataan ini muncul setelah beberapa waktu terakhir muncul perdebatan terkait dengan isu poligami di kalangan ASN yang sempat mencuat di beberapa daerah. Pemerintah pusat menegaskan bahwa fokus utama bagi ASN adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan bukan terlibat dalam polemik yang dapat merusak citra institusi pemerintahan.

Pramono juga menyampaikan bahwa di era digital dan kemajuan informasi saat ini, setiap tindakan atau keputusan pribadi ASN bisa mudah tersebar luas dan berpotensi merusak citra profesionalisme mereka. Oleh karena itu, ia mengimbau agar ASN di Jakarta, maupun di seluruh Indonesia, selalu menjaga etika dan tidak terjerumus dalam perilaku yang bisa merugikan karir mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN untuk memastikan mereka bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan bangsa dan negara.

Dengan teguran ini, diharapkan ASN di Jakarta semakin fokus pada tugas mereka, memperkuat peran sebagai pelayan publik, dan menjaga citra positif pemerintahan di mata masyarakat