Kediri, iniberita.my.id - Ratusan desa di Kabupaten Kediri agaknya adu cepat menyelesaikan pembangunan wilayah masing-masing akhir tahun ini.
Hal tersebut setelah ratusan desa di Bumi Panjalu menerima pencairan dana desa (DD) yang nilainya mencapai Rp 380,18 miliar hingga akhir Oktober ini.
Hanya sebagian kecil saja yang pencairannya belum tuntas karena administrasi yang belum lengkap.
Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri menyebutkan, total DD tahun ini mencapai Rp 384,89 miliar tahun ini. Jumlah tersebut naik sekitar sembilan persen dibanding alokasi dana tahun lalu yang hanya Rp 372 miliar.
Hingga kemarin, pencairan anggaran untuk operasional dan pembangunan desa itu mencapai 98,77 persen.
“Kurangnya tinggal satu persen lebih sedikit,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Agus Cahyono melalui Kabid Bina Pemerintahan Desa Henry Rustriandy.
Dari total 343 desa di Kabupaten Kediri, menurut Henry hanya tinggal 11 desa yang penyaluran DD-nya di tahap II ini belum klir. Mereka adalah Desa Cengkok, Tarokan yang belum mencairkan Rp 410,73 juta. Kemudian, Desa Kaliboto, Tarokan belum mencairkan Rp 606, 24 juta.
Ada pula Desa Gayam, Gurah sebesar Rp 586,14 juta. Desa Putih, Gampengrejo Rp 441,07 juta. Desa Sambiresik, Gampengrejo Rp 373,27 juta. Selanjutnya Desa Wanengpaten, Gampengrejo Rp 515,65 juta.
Kemudian, Desa Sidomulyo, Puncu, Rp 701.04 juta. Desa Wonorejo, Wates Rp 555,49 juta. Desa Mojosari, Kras Rp 138,32 juta. Desa Setonorejo, Kras, Rp 205,40 juta. Terakhir, Desa Selopanggung, Semen Rp 288,79 juta.
“Sisa yang belum terealisasi sebesar Rp 4,72 miliar,” lanjut Henry sembari menyebut dana yang belum terserap itu merupakan DD tahap II. Adapun untuk tahap I sudah terserep keseluruhan.
Mengapa belasan desa itu belum bisa mencairkan DD tahap II mereka? Menurut Henry ada beberapa alasan.
Namun, mereka masih harus melakukan revisi sejumlah berkas yang merupakan syarat penyaluran. Selanjutnya, memasukkan berkas ke Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) melalui aplikasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Jika berkas sudah klir, menurut Henry pemkab akan mengirim ke KPPN untuk proses penyaluran. Dia memprediksi pencairan DD untuk belasan desa itu bisa selesai paling lama satu atau dua minggu ke depan.
Untuk diketahui, selain pendapatan asli desa (PADes) yang jumlahnya relatif kecil, pembangunan dan operasional desa mayoritas berasal dari DD. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pengembangan masyarakat.
Di bidang infrastruktur, DD digunakan untuk pendanaan untuk ketahanan pangan. Mulai membangun saluran irigasi persawahan, jalan di persawahan dan lainnya. Sedangkan program pemberdayaan masyarakat mulai pendanaan Posyandu, pengembangan PKK, Kampung KB, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“DD juga untuk bantuan kepada petani, penanganan stunting, dan program lain tergantung kebutuhan desa. Tapi minimal untuk fisik ketahanan pangan harus 20 persen,” papar Henry.
Selain DD, tahun ini Pemkab Kediri juga menyalurkan bantuan keuangan khusus (BKK) dari APBD untuk 343 desa.
Nilainya Rp 150 juta per desa atau total Rp 51,45 desa untuk perbaikan jalan desa yang rusak. (Red.D)
0 Comments:
Post a Comment