Pemkab Kediri Raih Predikat WTP, Fraksi Nasdem Beri Peringatan Penting soal APBD dan Proyek Strategis

 

KEDIRI,   iniberita.my.id– Pemerintah Kabupaten Kediri berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Namun, prestasi ini bukan alasan bagi pemerintah daerah untuk lengah, sebab BPK juga menyampaikan sejumlah catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti.

Hal tersebut disampaikan oleh Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Kediri dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Selasa (10/6).

Dalam paparan Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp 235 miliar. Angka tersebut dinilai rendah dan mencerminkan tingginya realisasi anggaran di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (Satker).

Juru bicara Fraksi Nasdem, Lutfi, menyatakan apresiasinya terhadap capaian tersebut. Namun, pihaknya mempertanyakan apakah rendahnya SILPA ini semata-mata karena kinerja optimal setiap Satker, ataukah dipengaruhi oleh momentum Pilkada yang bertepatan dengan pelaksanaan APBD 2024.

“Jika benar serapan anggaran tinggi disebabkan oleh Pilkada, maka Fraksi Partai Nasdem akan mengusulkan kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat agar Pilkada digelar setiap tahun agar penyerapan APBD tetap maksimal,” ujarnya dengan nada serius.

Sorotan Proyek Strategis dan Infrastruktur

Fraksi Nasdem juga mengangkat isu pembangunan proyek strategis yang sedang berjalan, seperti Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ) yang ditargetkan rampung pada awal 2028. Menurut mereka, tanpa perencanaan yang matang, proyek besar ini justru berpotensi menjadi beban keuangan pemerintah daerah.

“Kalau pembangunan ini tidak berorientasi pada hasil nyata, khawatirnya akan seperti ‘candi’ yang terbengkalai tanpa manfaat,” tegas Lutfi.

Karenanya, fraksi ini mengusulkan agar Pemkab Kediri segera menyiapkan program pemanfaatan stadion selama lima tahun ke depan, dimulai dengan penyusunan program dalam APBD perubahan 2024.

Pengembangan Bandara Dhoho dan Pariwisata

Mengenai Bandara Dhoho, Fraksi Nasdem meminta pemerintah daerah untuk mengambil sikap proaktif dalam mendukung pengelolaannya. Mereka mengkhawatirkan jika bandara tersebut tetap sepi, akan berimbas pada stagnasi perkembangan wilayah dan gagal tercapainya Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Bandara Dhoho harus dihidupkan kembali. Kami mendesak Pemkab untuk bertindak sebagai fasilitator dan terus mengajukan proposal ke Pemerintah Pusat agar bandara ini bisa naik status menjadi bandara internasional, termasuk sebagai titik keberangkatan jamaah haji,” jelas Lutfi.

Fraksi Nasdem juga menyarankan penambahan plafon anggaran untuk memperkuat promosi pariwisata dan menarik investor baru yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Isu Pengelolaan Aset Sekolah Bekas Penggabungan

Selain itu, fraksi ini mengingatkan terkait kebijakan penggabungan sekolah dasar (SD) yang berpotensi menimbulkan masalah baru, yaitu tidak terawatnya gedung bekas sekolah.

“Kami mengusulkan agar dalam RPJMD lima tahun ke depan disusun rencana pemanfaatan aset bekas SD milik Pemkab. Gedung yang mangkrak akibat penggabungan harus mendapat perhatian khusus agar tidak mubazir,” tambah Lutfi.

Pesan Akhir Fraksi Nasdem

Fraksi Partai Nasdem menegaskan bahwa predikat WTP harus dijadikan motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan pembangunan di Kabupaten Kediri. Tidak hanya mengejar status, tetapi juga memastikan program dan proyek yang berjalan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pengelolaan keuangan dan aset harus lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil agar pembangunan berkelanjutan bisa terwujud,” tutup Lutfi.(red.a)