Jakarta, iniberita.my.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan sejumlah tantangan dalam sektor pertanian Indonesia, mulai dari lahan sawah yang berkurang hingga 100 ribu hektare per tahun, menurunnya jumlah petani muda, hingga birokrasi distribusi pupuk subsidi yang berbelit. Menurutnya, para petani di era Orde Baru lebih sejahtera dibandingkan dengan saat ini.
"Pada zaman Orde Baru, rata-rata petani itu punya kebun dan sawah. Namun, dalam 24 tahun terakhir, sekitar 80% petani berubah menjadi buruh tani. Dulu, sektor pertanian menyerap sekitar 65% tenaga kerja, tetapi sekarang hanya sekitar 25%," ujar Zulhas saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).
Zulhas menambahkan bahwa kondisi ini diperburuk oleh fenomena menua di kalangan petani. "Di lapangan, kebanyakan petani kita sudah tua. Sementara, generasi muda, terutama kaum milenial, sudah tidak tertarik menjadi petani. Sementara itu, lahan pertanian terus menyusut sekitar 100 ribu hektare per tahun," jelasnya.
Di samping masalah regenerasi petani dan pengurangan lahan, Zulhas menyoroti rantai distribusi pupuk subsidi yang dinilai rumit dan melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Ia menyatakan bahwa distribusi pupuk subsidi harus melewati pengajuan dari pemerintah daerah hingga persetujuan dari sejumlah kementerian, yang membuat proses menjadi lambat dan birokratis.
"Distribusi pupuk itu harus ada pengajuan dari daerah, ada Surat Keputusan Bupati, diketahui Gubernur, melibatkan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, bahkan Kementerian Keuangan. Rumit dan ruwet. Salah kebijakan sedikit saja, bisa berurusan dengan hukum," katanya.
Zulhas juga menyoroti bahwa kompleksitas birokrasi ini justru membuat pejabat terkait enggan mengambil keputusan, khawatir akan risiko hukum yang mungkin timbul akibat prosedur yang terlalu berbelit. Menurutnya, sistem yang ada saat ini sering kali menimbulkan situasi serba salah bagi pejabat dalam mengelola kebijakan.
"Indonesia ini memang antik. Dagang minyak bisa masuk penjara, dagang pupuk juga bisa masuk penjara. Rantainya panjang, tambah rumit, yang akhirnya menghambat pergerakan kita. Situasi seperti ini perlu diubah," tambah Zulhas.
Pernyataan Zulhas ini menggarisbawahi perlunya reformasi dalam sektor pertanian, baik dari sisi regenerasi petani, pemeliharaan lahan pertanian, hingga penyederhanaan birokrasi untuk memastikan pupuk subsidi dapat sampai ke petani dengan cepat dan efisien. (Red.D)
0 Comments:
Post a Comment